PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 2/SKLN-X/2012 - Neduro Maril*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah (Diponegoro Law Journal, 2016)
Pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka terdapat adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, Pengaturan mengenai divestasi saham terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia khususnya di bidang pertambangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan pada saat ini peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersama dengan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa divestasi saham antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 menyatakan bahwa Pembelian saham PT NNT dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang dalam APBN sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga dalam hal ini Pemerintah seharusnya telah menuangkan rencana pembelian divestasi saham PT NNT dalam APBN dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).