IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY - Hemastuti Arini*, Etty Susilowati, F.X. Djoko Priyono (Diponegoro Law Journal, 2016)
Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang berpengaruh terhadap UMKM karena semakin ketatnya persaingan pasar, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi UMKM yaitu melalui perlindungan kekayaan intelektual khususnya pada merek yang digunakan oleh UMKM pada Perjanjian ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 1995.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi perjanjian mengenai perlindungan merek untuk UMKM dalam menghadapi AEC 2015 dan hambatan yang menghalangi terwujudnya ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu AWGIPC sebagai organisasi pelaksana perjanjian berdasarkan IPR Action Plan 2011-2015 yang difokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Pelaksanaannya, AWGIPC telah melakukan perbaikan tentang administrasi merek dari segi infrastuktur pelayanan pendaftaran merek di kantor IP dan terbentuknya database Tmview dan Case Law. Namun, tidak semua rencana terlaksana, seperti dibatalkannya pembuatan sistem merek ASEAN dan pendirian Trademark Office ASEAN. Selain itu program khusus untuk UMKM hingga kini masih belum terealisasi yaitu Strategic Plans for Promotion of Innovation  SME dan  Training Module. Hambatan tidak terwujudnya perjanjian karena adanya kelemahan dari perjanjian sendiri yang hanya berupa komitmen yang sifatnya soft law, selain itu sulitnya harmonsasi peraturan merek antar negara ASEAN, dan hambatan internal dan eksternal dari UMKM.