TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG - Indarja, Amiek Soemarmi, Georgius Panji*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Provinsi LampungÂ  memiliki potensi untuk budidaya perairan darat yang hampir semua Kabupaten dan Kota memilikinya dan menghasilkan kurang lebih 200.000 ton per tahun dan juga potensi perikanan laut yang hampir seluruh wilayahnya di intasi garis pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, pelaksanaan pengelolaan perikanan darat maupun perikanan laut dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam usaha perikanan darat dan perikanan laut di Provinsi Lampung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris dan data yang berasal dari bahan pustaka. Hasil dari penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap serta terjadinya abrasi dan juga erosi pantai serta rusak nya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, serta masyarakat masih menjadikan laut sebagai tempat sampah mereka baik sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Perikanan budidaya terbentur dengan banyak nya virus seperti virus telek putih untuk udang dan juga ada virus myo.