Penentuan Variabel Berpengaruh Terhadap Pengembangan Kampung Cerdas dalam Mewujudkan Konsep Smart City - Dewi Anggraeni Paramasatya; Dian Rahmawati (Jurnal Teknik ITS, 2017)
Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolis di Provinsi Jawa Timur dengan pengembangan kota menuju smart city. Salah satu hal yang mendominasi pengembangan sebuah kota ialah permukiman, dimana Kota Surabaya memiliki luasan lahan permukiman mencapai 16.051,51 Ha atau 49% dari luas wilayah Kota Surabaya berdasarkan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Dewasa ini, disparitas bermukim sering kali dijumpai akibat salah persepsi mengenai permukiman informal. Dimana kampung bukan merupakan permukiman liar maupun permukiman kumuh, melainkan bentuk permukiman swadaya yang dibangun oleh para penghuninya tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan pembangunan bangunan formal dari pemerintah berdasarkan Bappeko (2012). Kampung perkotaan menjadi ciri khas yang dimiliki Kota Surabaya untuk dipertahankan dengan memanfaatkan kondisi pengembangan kota yang cukup pesat menuju smart city. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabel berpengaruh dalam pengembangan kampung cerdas di Kota Surabaya dalam mewujudkan konsep smart city. Penelitian ini mengunakan teori perumahan dan permukiman, serta kota cerdas yang diadaptasi sesuai kebutuhan penelitian yaitu terhadap permukiman. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analisis Deskriptif Kualitatif untuk mengeksplorasi potensi terhadap kampung dalam menerapkan konsep cerdas dan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) yang digunakan untuk menentukan variabel berpengaruh terhadap kecerdasan kampung. Dari hasil penelitian ini terdapat variabel berpengaruh sesuai sub konsep dimensi smart city, yang mana variabel berpengaruh menyesuaikan karakter kampung perkotaan dan masyarakat didalamya. Adapun variabel berpengaruh pada lokasi penelitian yakni: terkait keberadaan industri dan entrepreneurship, adanya kontribusi ekonomi terhadap kawasan sekitar, kondisi sadar teknologi dan penggunaan internet, tersedianya sarana dan prasarana lingkungan, adanya koordinasi masyarakat mengenai lingkungan, tingkat pendidikan, keberagaman kegiatan, open mind, terkait kondisi kriminilitas, adanya fasilitas bangunan umum, kesehatan, serta pendidikan, kondisi masyarakat, jumlah pelayanan pemerintah dan akses dalam menggunakan, serta tanggapan masyarakat terhadap pelayanan tersebut.