Studi Penerapan Kebijakan Subsidi Bunga pada Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal Ikan 30 GT - Miftakhul Riza Risqi Fauzi; Sri Rejeki Wahyu Pribadi (Jurnal Teknik ITS, 2016)
Permasalahan galangan kapal dalam melakukan pembangunan kapal ikan adalah tidak mencukupinya modal kerja dan agunan sehingga galangan kapal tidak dapat melakukan pinjaman modal ke bank. Untuk itu diperlukan solusi berupa penerapan kebijakan subsidi bunga pada galangan kapal untuk pembanguan kapal ikan 30 GT. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk melakukan studi penerapan kebijakan subsidi bunga pada galangan kapal untuk pembangunan kapal ikan. Pertama, kondisi pembiayaan pembangunan kapal saat ini diidentifikasi. Kedua, skema kebijakan subsidi bunga diformulasikan. Ketiga, strategi penerapan kebijakan subsidi bunga disusun. Perhitungan dan simulasi subsidi bunga dilakukan menggunakan metode proyeksi alur kas. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa: Pembiayaan skema I menunjukkan bahwa galangan kapal mampu membayar dengan suku bunga 14 %, sehingga galangan kapal belum membutuhkan subsidi bunga tetapi membutuhkan bantuan penjaminan. Pembiayaan skema II menunjukkan bahwa galangan kapal hanya mampu membayar dengan suku bunga 6,4%, sehingga galangan kapal membutuhkan subsidi bunga 7,6% dan bantuan penjaminan. Pembiayaan skema III menunjukkan bahwa galangan kapal hanya mampu membayar dengan suku bunga 9,13%, sehingga galangan kapal membutuhkan subsidi bunga 4,87% dan bantuan penjaminan. Pembiayaan skema VI menunjukkan bahwa galangan kapal hanya mampu membayar dengan suku bunga 13,03%, sehingga galangan kapal membutuhkan subsidi bunga 0,97% dan bantuan penjaminan. Hasil dari penyusunan strategi penerapan menunjukkan bahwa: Sebelum penerapan, perlu adanya mediasi dari pemerintah kepada galangan kapal dan bank. Galangan kapal perlu mempersiapkan syarat kebijakan subsidi bunga. Bank perlu menyiapkan skema kebijakan subsidi bunga. Ketika penerapan, pemerintah perlu membuat mekanisme kredit pada kebijakan subsidi bunga yang melibatkan galangan kapal, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, owner, dan SIKP. Setelah penerapan, bank perlu membimbing galangan kapal dalam mengatur laba yang didapatkan.