PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH - Tirajoh, Helda Ritta (LEX ET SOCIETATIS, 2019)
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih diwarnai dengan praktek-praktek maladministrasi seperti penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, maupun pungutan liar dalam pelayanan publik sehingga diperlukan adanya lembaga Ombudsman Republik Indonesia baik ditingkat nasional maupun perwakilan di daerah yang dimana tujuannya selain untuk mendekatkan pelayanan Ombudsman RI kepada masyarakat juga untuk melakukan pengawasan pelayanan publik sampai ke daerah khususnya di Sulawesi Utara.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal research. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi dan nepotisme dan sebagainya terjadi di pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bertugas untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang Ajudikasi Khusus serta melakukan pencegahan maladministrasi dan tugas-tugas lainnya. karena begitu kompleksnya permasalahan pelayanan publik, maka perlu adanya penguatan kewenangan Ombudsman RI khususnya perwakilan Ombudsman RI di daerah dalam pemberantasan dan pencegahan maladministrasi.Kata Kunci : Pengawasan ombudsman, penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah