IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA NAGHA 1 KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE - Hormati, Glendy; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans (JURNAL EKSEKUTIF, 2019)
Pembangunan daerah pesisir kelautan selama ini diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia, kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di Desa Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh bahwa standart dan sasaran kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri atas aspek fisik dan non fisik, dimana aspek fisik terdiri dari pemberian bantuan berupa alat-alat tangkap ikan seperti jaring, katinting, mesin, dan lain sebagainya, bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan, sedangkan aspek non fisik lebi difokuskan kepada peningkatan sumber daya nelayan seperti memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pembimbingan oleh petugas lapangan, hal ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan dan sampai di pemerintah desa.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan.