IMPLEMENTASI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT ADMINISTRATIF NEGARA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR - Liberthin Palullungan; Marini Olivia Pandean (Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian Oleh Pejabat Adminstrasi Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan apa saja kendala-kendala yang menghambat Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian Tipe penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris . Yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan hukum Keimigrasian .Sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan-kenyataan (di lapangan) yang temukan dikantor Imigrasi Kelas I Makassar.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan, teknik wawancara dan observasi langsung. Subjek dalam penelitian ini adalah orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dibawah wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Makassar dari bulan januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 yang berjumlah 19 pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan tindakan Administratif keimigrasian belum efektif dalam meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing namun jika ditinjau dari segi waktu dan biaya, pelaksanan tindakan Tindakan Administratif keimigrsian lebih efisien dibandingkan tindakan pro justitia. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tindakan Administratif keimigrasian yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) fasilitas sarana dan prasarana , Standard Operational Procedure (SOP) dan Alokasi Sumber Daya Anggaran. Oleh karena itu diperlukan pengaturan, bentuk tindakan dan mekanisme penindakan yang lebih tegas. Perbaikan terhadap sarana prasarana, sementara untuk meningkatkan kinerja petugas imigrasi diperlukan , pelatihan khusus, meningkatkan fasilitas operasional, adanya SOP penindakan, dan Alokasi sumber daya anggaran.