Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupaten Banyuasin - Rio Nastipawa; Nengyanti Nengyanti; Martina Martina; Erlisa Saraswati (Jurnal Kependudukan Sriwijaya, 2019)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana advokasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam langkah advokasi masih ada empat langkah advokasi yang belum dilakukan secara optimal, yaitu pada langkah strategi sistem penggiringan bola yang tidak dimaksimalkan, terkait kepastian yang jelas dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Banyuasin. Pada tahap evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten, Kabupaten Banyuasin belum dapat memenuhi semua kebutuhan sosialisasi Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu, Instansi perlu melakukan sosialisasi maksimal dan penambahan Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli yang secara khusus menangani kebijakan Kartu Identitas Anak. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak karena tidak adanya sanksi tertulis dalam kebijakan yang diduga menjadi alasan masyarakat tidak mematuhi kebijakan. Mengenai advokasi kebijakan Kartu Identitas Anak bagi anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Banyuasin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, berdasarkan teori advokasi John Hopkins University langkah-langkah advokasi yang dilaksanakan Disdukcapil Banyuasin masih belum maksimal.