LEGALITAS INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINA - Mamfaluthy, Mamfaluthy (Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis legalitas intervensi militer yang dilakukan Negara Rusia terhadap Crimea. Crimea merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah intervensi militer Rusia bisa dikatakan agresi sebagai bentuk atau akibat dari intervensi militer yang dilakukannya. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum bersifat normatif yang hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematika hukum. Bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan tersebut didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan atau data yang didapatkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, melakukan sistemisasi, kemudian dilakukan penguraian terhadap permasalahan atau variable yang penulis bahas, langkah terakhir yaitu melakukan preskripsi terhadap variable yang penulis bahas, merumuskan kejelasan ketentuan hukum internasional tentang intervensi militer, fakta hukum tentang intervensi militer yang relevan, dan akibat hukum yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Legalitas intervensi militer Rusia sangat bergantung pada landasan hukum yang digunakan untuk melakukan intervensi. Ada dua alasan utama yaitu: pertama, intervensi dilakukan untuk melindungi etnis dan warga Rusia yang ada di Crimea, Ukraina dalam kerangka self-defence serta intervensi militer karena adanya permintaan dari negara Ukraina. Kedua alasan ini sangat lemah untuk dijadikan landasan hukum, karena berbagai kondisi yang tidak mendukung alasan Rusia. Beban pembuktian untuk membenarkan tindakannya tidak mampu ditampilkan oleh Rusia. Hasilnya, landasan hukum yang gunakan Rusia tidak bisa membenarkan tindakan Rusia. Tindakan intervensi militer Rusia juga tidak bisa dikategorikan agresi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. Ada ketentuan minimal atau de minimis threshold yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu tindakan sebagai agresi. Intervensi militer Rusia tidak memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang diatur dalam amandemen statuta Roma 1998 tentang agresi.