PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA TIDAK CUKUP HANYA MENGANDALKAN KEBIJAKAN REMUNERASI - Zairin Harahap (Jurnal Manajemen Kepegawaian, 2011)
Kebijakan remunerasi pada dasarnya adalah ditujukan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para pegawai dan pejabat, karena penghasilan dan berbagai fasilitas yang telah diberikan dianggap secara relatif belum cukup. Sebagai konsekuensinya, maka diharapkan kebijakan itu dapat berimbas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan jujur. Namun, meskipun kebijakan bagus, apabila aparat atau pejabatnya tidak memiliki mental yang baik, jujur, dan cemerlang, maka kebijakan remunerasi hanya akan dipahami sebagai “hak legal” semata. Oleh karena itu, memperbaharui lembaga, hukum, dan orang tidaklah begitu penting dibandingkan dengan ketepatan memilih orang yang akan ditempatkan pada posisi-posisi kunci dan vital tersebut. Pengawasan sebagai bagian awal dari penegakan hukum haruslah dilakukan terlebih dahulu secara baik dan benar oleh aparat pengawas sebelum sanksi dijatuhkan bagi pegawai atau pejabat yang melakukan pelanggaran hukum. Pengawasan bukanlah upaya untuk mencaricari kesalahan, apalagi bersifat “menjebak”, tetapi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud, apabila mereka-mereka yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pengawas dan penegak hukum memiliki kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas. Begitu juga dalam penjatuhan hukuman, harus tanpa pandang bulu dan memberikan efek jera bukan hanya sekedar basa-basi namun tentu saja hukuman tersebut harus profesional, dengan begitu kebijakan remunersasi akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kata Kunci: remunerasi, pelayanan publik, pengawasan