ANALISIS PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMIAH ALIAS RASMINAH BINTI RAWAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 653 K/PID/2011) - NIM. A1012141146, FEBRIYANDI SILITONGA (Jurnal Fatwa Hukum, 2019)
Kasus Pencurian Piring yang dilakukan oleh Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pada awalnya Terdakwa di Putus Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010 / PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian JPU mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut. Alasan Jaksa Penutut Umum (JPU) mengajukan Permohonan Kasasi diantaranya Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dan JPU beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah Putusan Bebas Tidak Murni. Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri (judex facti) salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Pengadilan Negeri (judex facti) dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan, Pengadilan Negeri (judex facti) telah lalai menjalankan Pasal 164 ayat (1) KUHAP dan Pengadilan Negeri (judex facti) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Pengadilan Negeri Tangerang juga beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pencurian dimana yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 362 KUHP. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan permohonan kasasi. Dasar hukum dari JPU untuk mengajukan Permohonan Kasasi ialah Pasal 244 jo 253 KUHAP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Regno: 275/K/Pid/1983. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pada tahap Kasasi, Mahkamah Agung memeriksa pengajuan permohonan kasasi yang diajukan JPU dan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut. Setelah Mahkamah Agung memeriksa putusan Pengadilan Negeri (judex facti) Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah menerapkan hukum dan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP mengenai Pencurian. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengadili kasus tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 bulan 10 hari. Kata kunci: Pencurian, Piring, Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan.