IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Purun Besar Kecamatan segedong Kabupaten Mempawah) - NIM. A1011151022, ABDUL RAHMAN (Jurnal Fatwa Hukum, 2020)
Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dalam menunjang administrasi kependudukan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah terus berupaya untuk meningkatkan pengadministrasian salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi terhadap apemerintah desa tentang pentingnya Administrasi Kependudukan demi terciptanya pengadministrasian dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analisis yaitu meneliti dan menganalisa keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.Penelitian ini membahas tentang Implementasi atau pelaksanaan suatu Undang-undang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merealisasikan tugas dan fungsinya terhadap kepentingan masyarakat khalayak ramai/rakyat.Undang-undang merupakan bentuk nyata atau produk dari adanya pembentukan dari suatu kebijakan dan program publik.Pada pembentukan kebijakan dan program publik maka patut kita ketahui bahwa terdapat pula beberapa tahapan dimana fenomena dan permasalahan publik dapat diangkat menjadi sebuah isu hungga menjadi suatu bentuk kebijakan dan program publik dan kebijakan dan program publik yang utuh, kemudian dituangkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan kebijakan dan program publikÂ  hingga menjadi peraturan perundang-undangan tersebut ialah dimulai dari penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dab evaluasi kebijakan. Berangkat dari uraian pada bab â€“ bab, mulai dari judul, permasalahan, tujuan penulisan, landasan teori, kerangka konsep, hipotesis, pembahasan dan analisis data maka dapat dijadikan sebuah kesimpulan sebagai intisari dari tulisan ini bahwa Implementasi Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sungai Purun Besar saat ini belum efektif/maksimal karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait kepada ketua RT, faktor budaya yaitu peristiwa kematian dianggap hal yang biasa dan tidak perlu dilaporkan ke pejabat yang berwenang.Kata Kunci : Administrasi dan Kependudukan