Hegemoni Sosial dan Politik Identitas Putra Daerah Jambi - Ulum, Bahrul; Jannah, St. Raudhatul; Arifullah, Mohd. (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2017)
Abstract: The article describes social hegemony and political domination of local people identity in Jambi. As elsewhere in Indonesia, Jambi is composed of locals and migrants. There is apparent hegemonic contestation between locals and migrants in Jambi. Migrants seems well-fit in Jambi and play significant role in urban context. In contrast, with exception of people of Kerinci and Malayu Jambi, locals seems to be marginalized especially people from Anak Dalam tribe who still hold on their primordial tradition. In political realm, locality and primordial sentiments still play major role during regional political election. The structure and use of politics of identity in Jambi is manifested by the occurrence of conflict of interest and sectoral ego which employs three main power instruments; bureaucracy, religion ad law. Abstrak: Artikel ini menggambarkan hegemoni sosial dan dominasi politik identitas putra daerah di Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi terdiri dari warga pribumi dan pendatang. Hegemoni di masyarakat Jambi antara penduduk pribumi dan pendatang, secara kasat mata, kalangan pendatang tidak mengalami masalah sosial, penduduk pendatang justru memainkan peran penting di pusat-pusat perkotaan, sementara kebanyakan penduduk pribumi, kecuali Suku Kerinci dan Suku Melayu Jambi, menempati posisi yang agak termarjinalkan, terutama Suku Anak Dalam yang masih terlihat enggan untuk mengakomodir kemajuan dalam kehidupan mereka yang lestari. Dalam dimensi politik, isu kedaerahan ataupun sentimen primordialisme dalam kehidupan masyarakat Jambi sangat kentara. Bangunan pola operasionalisasi politik identitas dapat ditemukan pada berbagai realitas yang terjadi pada masyarakat Jambi yang ditunjukkan dari banyaknya benturan kepentingan (conflic of interest) dan fenomena ego sektoral dengan menggunakan tiga instrumen kuasa utama, yaitu (a) kuasa pemerintahan; (b) kuasa agama; (c) kuasa hukum.