REALISASI POLITIK ETIS DI BOJONEGORO PADA AWAL ABAD XX : Kajian Sosial Ekonomi - Mudji Hartono (ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 2014)
Sebagaimana diketahui bahwa Kemerosotan kesejahteraan Penduduk pribumi Pulau Jawa melatarbelakangi lahirnya Politik Etis. Ratu Wihelmina, dalam pidao pembukaan di parlemen Belanda mengatakan bahwa Pemerintah kolonial Belanda di penghujung era Sistem Liberal. Memiliki tugas Moral, di dalam pidato tersebut tersirat pengakuan bahwa Pmerintah Belanda memiliki Hutang Budi (Ereschuld) yang merupakan tujuan utama, yaitu memperbaiki ekonomi koloni dan penduduk Pribumi dengan melaksanakan pembangunan Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi. Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang mengalami kemerosotan kesejahteraanan. De Vries dalam pidatonya di depan para Guru Besar di Belanda menyatakan bahwa Bojonegoro, Cirebon Selatan, dan Pekalongan Selatan merupakan daerah yang “menuju kematian”. Selain itu Penders mengatakan bahwa kemiskinan di Bojonegoro itu bersifat endemis. Sehubungan dengan itu, Maka pada tahun 1906, Residen Rembang, Fraenkel melaporkan kepada Gubernur Jendral bahwa Bojonegoro dan Blora dilanda kemiskinan yang gawat.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap seberapa jauh politik Etis dilaksanakan di Bojonegoro? kiranya permasalahan ini sampai saat sekarang masih relevan untuk diungkapkan, karena dari zaman kolonial Belanda hingga kini terdapat pola bencana yang sama dan berkelanjutan. Selain itu tulisan ini bermaksud untuk mensintesis fakta-fakta tentang Realisasi Kebijaksanaan Etis di Bojonegoro. Dalam mengungkap permasalahan tersebut di atas pendekatan sosiologi turut menerangkan seberapa jauh politik etis dilaksanakan di Bojonegoro.Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda benar-benar merealisasikan Politik Etis di Bojonegoro, bahkan Pemerintah Hindia Belanda tampak lebih aktif dari pada rakyat dalam menghadapi kemerosotan ekonomi didaerah itu. Realisasi Politik Etis, khususnya aspek irigasi dan edukasi begitu tampak jelas dilaksanakan di Bojonegoro, sedangkan untuk program transmigrasi, dapat dikatakan tidak begitu populer, sehingga Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil memindahkan sebagian penduduk  Bojonegoro ke tempat lain, ini berarti pemerintah gagal mengurangi kepadatan penduduk di Bojonegoro. Penduduk Residensi Rembang, termasuk juga Bojonegoro yang melakukan perpindahan ke luar Jawa tidak begitu besar. Jumlah orang yang pindah ke luar Jawa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang berpindah ke Semarang. Penduduk Bojonegoro tidak berniat melakukan transmigrasi ke luar Jawa, Mereka kebanyakan enggan meninggalkan daerahnya untuk pergi jauh sebab tanahnya dianggap masih dapat menghidupi keluarga, maka tidak tertarik oleh iming-iming memperoleh tanah secara cuma-cuma dari pemerintah jika ikut bertransmigrasi. Kata kunci : Realisasi, Politik Etis, Bojonegoro