Analisis Akuntabilitas Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekilap, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat - alfierro, marselus B1031151120 (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2020)
ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disusun di Desa Sekilap serta penerapan akuntabilitas pada alokasi dana desa 2018. Data – data yang dibutuhkan untuk diteliti yaitu: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2018, Buku Kas Umum (BKU) 2018, dan Laporan Realisasi Anggaran 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan data laporan realisasi anggaran Desa Sekilap 2018 dengan Petunjuk Pelaksana Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 yang bersifat implementatif dan praktis yang telah disediakan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) selaku Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini adalah secara garis besar format penyusunan Laporan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2018, Buku Kas Umum (BKU) 2018, dan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sudah sesuai dengan format yang ditetapkan BPKP Tahun 2015 akan tetapi dalam penyusunan laporan Buku Kas Umum (BKU) terdapat perbedaan cara pencatatan pelaksanaan kegiatan, serta masih ada beberapa kekurangan dan kesalahan sedikit dalam penyusunan ketiga laporan tersebut, seperti tidak ada ouput yang dihasilkan dan sumber dana di Laporan SPP, dan kesalahan pemberian tanda buku tutup kurung di Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dalam laporan realisasi anggaran. Secara keseluruhan prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan baik pada Desa Sekilap ini. Kata kunci: Akuntabilitas, Akuntansi, Buku Kas Umum, Dana Desa, Laporan Realisasi Anggaran, Surat Permintaan PembayaranDaftar PustakaArifiyanto, D.F. dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.Auditya, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness. Vol.3, Nomor 1, 21-41.Bastian, I. (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Jibeka. Vol. 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26-32.Formulir Pengukuran Desa (IDM) Tahun 2018.Inpres RI nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Juklak bimkon keuangan desa - BPKP. Diambil kembali dari www.bpkpMahsun. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFEMardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. YogyakartaMoleong, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Nadir, S (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik. Vol.1 Nomor 1 Tahun 2013.Nafarin. (2013). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.Nordiawan, D. (2007). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat..Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.Panduan Pengelolaan Keuangan Desa-BPKP. Diambil kembali dari http://www.bpkpPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.PP nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Rosalinda, Okta. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.Sanusi, A. (2014). Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba Empat.Sanusi, D. P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Vol. 2 Nomor 3, 2014.Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.Sukmadinata, N.S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Sumpeno, W. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten TanaTidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.  Diambil kembali dari www.spiUndang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Wahyuddin. (2016). Implementansi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. e Jurnal Katalogis, Vol. 4 nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.Waluyo. (2009). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.Welsch. (2000).  Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.Yulianti dan Poernomo. (2003). Sosiologi pedesaan, Jogyakarta: Lappera Pustaka Utama.