KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN RUMAH NEGARA BAGI HAKIM DI BAWAH LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Di Kalimantan Barat) - NIM. A2021171054, INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Rumah Negara Bagi Hakim Di Bawah Lingkungan Mahkamah Agung (Studi Di Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Keberadaan rumah negara atau rumah dinas bagi hakim sebagai pejabat negara sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Urgensi tersebut yang pertama adalah karena sistem mutasi yang harus dilalui oleh setiap hakim sepanjang karirnya. Hal ini menyebabkan hakim memiliki rumah pribadi di setiap tempat kerjanya, sehingga rumah negara atau rumah dinas diperlukan. Hal berikutnya yang lebih penting adalah, bahwa keberadaan rumah negara atau rumah dinas dapat berpengaruh terhadap independensi hakim, karena ketiadaan rumah dinas bagi hakim dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menawarkan fasilitas bagi hakim-hakim tersebut dan tidak jarang akan menimbulkan konflik kepentingan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hakim tidak menempati atau mendapatkan rumah negara atau rumah dinas. Pertama adalah faktor ketersediaan, yaitu tidak semua wilayah pengadilan memiliki rumah dinas yang mencukupi bagi hakim-hakim yang bekerja di pengadilan tersebut. Kedua adalah kelayakan, yaitu banyak rumah dinas yang kondisinya jauh dari tempat kerja atau fasilitas pendukung kehidupan, tidak layak huni dan tidak mampu mengakomodasi jumlah keluarga yang mungkin dibawa oleh seorang hakim ke tempat tugasnya. Hakim yang tidak menempati atau mendapatkan rumah dinas di tempat tugasnya harus melakukan upaya dan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal dengan cara menyewa rumah atau kamar kos. Kondisi ini sebenarnya kurang layak mengingat hakim selaku pejabat negara yang harus dijaga marwahnya. Kondisi ini juga membuat hakim-hakim harus mengeluarkan biaya pribadi sementara belum semua hak keuangan dan fasiltas bagi hakim yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dipenuhi oleh pemerintah.Kata Kunci : Kebijakan, Penyediaan Rumah, Mahkamah AgungABSTRACTThis thesis discusses the Government Policy on the Provision of Offi ial Residence for Judges under the Supreme Court (Study in West Kalimantan). This research uses a normative approach with the sociological approach. From the results of the study there are conclusions as follows.  The existence of a state house or official residence for a judge  as a state official is very important in carrying out his/her duties and functions. The first urgency is because of the occupational transfer system that every judge must go through throughout his career. This causes the judge to have a private house in each place of work, so that a state house or official residence is needed. More importantly, the availability of a state house or official residence can affect independence of the judge, because the absence of official housing for the judge can be utilized  by certain  parties  who  offer  facilities  for the judge  and  often  cause conflicts of interest. There are several factors causing the judge not to occupy or get a state house or official residence. First is the availability factor, in which not all the areas have  an adequate official residence  for the judges  who work  in the  court. Second is feasibility, namely many official houses that are far from workplaces or supporting facilities that  are unfit for habitation  and unable to accommodate the number  of  families  that  a judge  might  bring  to  his  assignment.  The judge  not occupying or obtaining official housing in the place of duty must make efforts and actions to meet their needs for a place to live by renting a house or boarding house. This condition is actually not feasible considering the judge  as a state official who must be protected of his/her dignity. This condition also makes judges have to spend temporary personal costs, while not all financial and facility rights for the judges mandated by the law and regulations have been fulfilled by the government.Keywords: Policy, Provision of Houses, Supreme Court