EFEKTIVITAS PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kalimantan Barat) - NIM. A2021171011, MOCHAMAD ERWIN, S.ST. PI (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang “Efektivitas Pengawasan Kelautan Dan Perikanan Oleh Pemerintah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Bentuk dan pola pengawasan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingat luasnya wilayah teritorial yang harus di awasi yaitu Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal/VMS, Desentralisasi Dalam Bidang Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar, kewenangan gubernur Kalimantan Barat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah tidak berlakunya lagi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan Pasal 27 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi kewenangan mutlak sepenuhnya menjadi milik provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya kelautan mulai dari garis pantai hingga 12 Mil kearah laut. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Sehingga Pengawasan Oleh Provinsi Kalimantan Barat Tidak Efektif Dalam Melakukan Pengawasan Kelautan Dan Perikanan yaitu Hukum dan peraturan itu sendiri, Petugas yang menegakkannya, Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut, Kebudayaan. Pemerintah daerah sebagai pengawas dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk sebagai pengawas setiap nelayan yang telah mendapatkan ijin. Hal ini penting karena guna menghindari adanya penyimpangan oleh para nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan. Upaya-upaya yang telah dan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Agar Pengawasan Kelautan Dan Perikanan dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai berikut :1. Seksi pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan mengajukan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang selanjutnya dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengikutkan /menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sehingga beban tugas yang dijalankan oleh Penyidik Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menjadi sedikit ringan karena dibantu oleh Pengawas Perikanan.3. Melakukan Tindakan pencegahan : Pencegahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan.4. Meningkatkan kesadaran hukum para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan, agar mengerti hukum untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh hukum.5. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai penegakan hukum sehingga pada akhirnya supremasi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah  ABSTRACTThis thesis discusses "The Effectiveness of Marine and Fisheries Supervision by the Provincial Government After the Implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Study in West Kalimantan). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusions of this thesis are the forms and patterns of marine and fisheries supervision carried out by the government of West Kalimantan Province considering the vast territorial area that must be monitored namely the Implementation of VMS Monitoring Systems, Decentralization in Coastal and Small Islands, utilization of small islands and the waters around, the authority of the governor of West Kalimantan in the management of coastal areas and small islands. After the enactment of Law No. 32 of 2004, Based on Article 27 of Law 23 of 2014 it is stated that the management of resources in the sea is fully the authority of the Province of the province and the absolute authority belongs to the province, especially the Province of West Kalimantan in the management of marine resources from the coast to 12 miles towards the sea. Factors That Become Constraints So Supervision By West Kalimantan Province Is Not Effective In Conducting Marine And Fisheries Supervision, namely Law and regulation itself, Officers who enforce it, Facilities that are expected to support the implementation of law, Community members who are exposed to the scope of the regulation, Culture. The regional government as the supervisor in this case the Fisheries and Marine Service appointed as supervisor of every fisherman who has obtained permission. This is important because in order to avoid any irregularities by fishermen who carry out fishing business activities. Efforts that have been and should have been carried out by the Government of West Kalimantan Province so that Marine and Fisheries Supervision can proceed as it should be as follows:a.  The supervision and management section of fish resources submitted an application for the addition of the number of fisheries supervisors to the Governor of West Kalimantan which was subsequently appointed by the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries.b.  The West Kalimantan Province's Maritime Affairs and Fisheries Agency included / commissioned Fisheries Supervisors to take part in the Technical Guidance of Fisheries Supervisors (BIMTEK) held by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries so that the task burden carried out by West Kalimantan Province Fisheries Investigators was a little lighter due to assistance from Fisheries Supervisors.c.  Take precautionary measures: Prevention of acts of crime committed by fishermen carrying out fishing outside the permitted area.d.  Increasing legal awareness of fishermen who carry out fishing activities outside the permitted area, in order to understand the law to be applied in daily life and to avoid acts that are prohibited by law.e.  Consolidate and coordinate with relevant agencies to find solutions together regarding law enforcement so that ultimately the rule of law can proceed as it should.Keywords: Effectiveness of Supervision, Marine, Fisheries, Government