STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM - NIM. A2021151024, NENI SURYANI, S.H. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKBanyaknya kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah hilang, hal ini menjadi tanda tanya besar mengenai efektivitas hukum positif di Indonesia. Dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi ini, diperlukan solusi sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi koruptor dengan mengambil dari prespektif Hukum Islam dan perspektif hukum pidana khusus di Indonesia.Adapun tujuan penelitian adalah membandingkan sanksi hukum tindak pidana korupsi saat ini dengan sanksi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka menemukan sanksi yang ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang.Berdasarkan hasil penelitian bahwa solusi dalam penentuan sanksi tindak pidana korupsi didalam Hukum Pidana Islam berupa hukum akhirat. Sedangkan hukum dunia bagi koruptor tidak dicantumkan secara jelas di dalam Al-Qur’an dan Hadits layaknya hukuman hudud dan qisas. Sehingga untuk hukum di dunia pelaku koruptor ini dikenakan dengan sanksi ta’zir yakni sanksi yang ditentukan oleh ulil amri (hakim) seperti penjara, denda, diturunkan dari jabatan hingga sampai hukuman mati. Selain itu terdapat sanksi moral dan sosial yang berupa pengasingan dan di cabut hak-haknya serta pada waktu meninggal tidak disholatkan jenazahnya.Untuk itu maka harus segera dilakukan konseptualisasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata Kunci : Hukum Islam, Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Solusi Sanksi Tindak Pidana Korupsi.  ABSTRACTThe large number of corruption cases in Indonesia tells that it will never stop. Thus, itleft a big question on the effectiveness of positive laws in Indonesia. In tackling the rise of this corruption case, a solution which is legal sanctions can provide a deterrent effect to the corruptor by taking the perspective of Islamic law and a special criminal law perspective in Indonesia.The research adaption is comparing the current corruption criminal law sanctions with Islamic law sanctions and to know ant to analyze the formulation of the policy that must be done in order to find the ideal sanctions for the perpetrators in the future.Based on the results of the research that the solution int the determination of criminal acts of corruption in Islamic criminal law is the law of the Hereafter. While the world law for the Corruptor is not clearly stated in Qur’an and Hadits like hudud and qisas punishment. While, the law in the earthfor perpetrators are identified with Ta’zir sanction that is sanctioned by the UlilAmri (judges), such as prison, fines, fired from the position to the bigger sanction, the death sentence. Additionally, there is moral and social sanctions in the form of isolation and deprived from his rights and at the time of his death, the body will not get to be prayed (sholat).Therefore, there should be an immediate action to conceptualize the norms of Islamic law into the positive law in Indonesia which will determine sanctions for prepetrators of corruption crimes in Indonesia.Keywords : Islamic law, sanctions of corruption act, solution to corruption cases