TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :021/XI/KIP-PS-A/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - NIM. A2021171015, YUDITH EVAMETHA VITRANILLA, S.H. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor : 021/XI/KI-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan hukum putusan Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab badan publik tidak tunduk pada putusan informasi yang telah mempunyai hukum yang mengikat (Inkracht). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dari putusan ajudikasi Komisi Informasi yaitu kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, kedudukan hukum (legal standing) termohon dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dan apabila para pihak menerima putusan atau jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima, para pihak yang berkeberatan tidak menempuh upaya hukum, hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 (UU KIP) juncto Pasal 60 Perki No. 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) juncto Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2011. Dengan demikian, para pihak wajib mentaati putusan ajudikasi. Badan Publik selaku Termohon tidak melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Gugatan dan Kasasi. Dengan demikian putusan Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ini tidak dilaksanakan oleh Badan Publik. Adapun alasan dari Badan Publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah belum menerima putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.Kata kunci : Komisi Informasi, sengketa informasi publik, putusan komisi informasiABSTRAC2This thesis discusses Juridical Review of Information Commission Decisions in Information Dispute Resolution (Case Study of Decision Number: 021 / XI / KI-PS-A / 2016 West Kalimantan Provincial Information Commission). The purpose of this study is to determine and examine the legal strength of the Information Commission's decision in handling information disputes and to find out and examine the factors that cause public agencies not to submit to information decisions that already have binding laws (Inkracht). The approach in this study uses empirical normative methods with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this study is secondary data. The results showed that the procedure for resolving public information disputes by the Information Commission was in accordance with statutory regulations. This can be seen in the legal considerations of the decision of the Information Commission adjudication namely the authority of the Information Commission, the applicant's legal standing, legal standing of the respondent and the deadline for filing a dispute resolution request. And if the parties accept the decision or a period of 14 (fourteen) days after the decision is received, the parties who object do not take legal action, that is as regulated in Article 48 paragraph (1) of Law no. 14 of 2008 (UU KIP) juncto Article 60 Perki No. 1 of 2013 (Perki PPSIP) juncto Article 3 Perma No. 2 of 2011. Therefore, the parties must obey the adjudication decision. The Public Agency as the Respondent did not make legal remedies, namely filing a Lawsuit and Cassation. Thus the decision of the Information Commission has permanent legal force (Inkracht). The decision of the Information Commission which has permanent legal force is not implemented by the Public Agency. The reason for the Public Agency not implementing the decision of the Information Commission which has permanent legal force is that it has not yet received the decision of the West Kalimantan Province Information Commission.Keywords: Information Commission, public information dispute, information commission decision