IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG - Kurniawati, Dini Oktavia; Marom, Aufarul (Journal of Public Policy and Management Review, 2020)
Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), KemenPPPA menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satu kabupaten yang berupaya untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak adalah Kabupaten Rembang. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 menilai bahwa Desa Gunem yang ada di Kabupaten Rembang dinilai mampu menarik perhatian beliau dalam upayanya menekan angka pernikahan anak hingga kekerasan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak. Saran yang dapat diberikan adalah: menjalin hubungan kerja sama secara formal dengan perusahaan setempat dan menekankan pentingnya CSR; melaksanakan re-organisasi Forum Anak Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kebijakan.