HOAKS TEBAR BENIH KONFLIK ANTARWARGA DALAM PILKADA 2018 - Mudjiyanto, Bambang (Majalah Komunikasi Massa, 2019)
Di era media sosial, rakyat butuh informasi terkait dengan para calon legislatif. Kampanye Pilkada bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan mediumnya. Apabila tujuannya mematangkan demokrasi, maka kampanye-kampanye politik dalam media sosial harus bijak, kontennya mendidik rakyat untuk berdemokrasi secara baik dan santun.  Maraknya berita hoaks menjelang pelaksanaan serentak Pilkada 2018 di media sosial, hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari observasi melalui media arus utama (surat kabar) ingin mengetahui mengenai pendapat tentang informasi hoaks yang ada di media sosial.  Hoaks mengandung makna berita bohong dan tak memiliki landasan faktual. Oleh karena itu, informasi yang disajikan sengaja disesatkan, namun dikemas seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada 2018, dari 17 provinsi, ada 12 provinsi yang rawan tersebar informasi hoaks dan isu berkonten negatif. Berita hoaks yang beredar tidak hanya menyerang pasangan calon, melainkan juga tata cara atau teknis penyelenggaraan Pemilu. Untuk menangkal informasi hoaks penegakan hukum harus dilakukan secara serius di media sosial, pasangan calon peserta Pilkada harus mempunyai komitmen untuk memerangi informasi hoaks dan penyelenggara Pilkada sayogyanya mengikuti ritme penggunaan media sosial dalam Pilkada.