IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK - E/2072141037 - 2016, Natalia (JPMIS)
Kantor PertanahanÂ  terhadap PPAT dalam pembuatan Akta Tanah di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan pengawasan Â yang dilakukan hanya bersifat pemeriksaan laporan bulanan PPAT yang sifatnya tertulis. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan belum sampai pada pemeriksaan mendalam (materil) terhadap prosedur kerja dan operasional PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan juga belum efektif, karena hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh PPAT dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak, belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor-faktor komunikasi yang kurang dan konsisten; faktor sumber daya, yaitu minimnya dukungan SDM dan informasi; factor disposisi yaitu motivasi Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pengawasan kepada PPAT masih rendah; dan factor struktur birokrasi; yaitu SOP pengawasan yang kurang diatur dengan jelas.