EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH OLEH TIM PANSUS LEGISLATIF DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG - E/2072151049 - 2017, Bertolomius Rupiyanto (JPMIS)
Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi beberapa desa dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran desa adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan selain itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang tersedia secara arif dan bijaksana. Melalui konsep dan pendekatan pembangunan sistem tata pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat akan mengurangi keterisolasian yang sering terjadi di daerah perdeesaan selama ini. Selain itu masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dapat terlibat secara aktif dan lebih partisipatif dalam sistem perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dari pembangunan yang dilakukan. Namun, hasil penelitian ini justeru menunjukkan kondisi yang agak berbeda sbagaimana yang diharapkan,  dimana desa wilayah Kecamatan Sintang pada dasamya belum dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena pemekaran desa masih bernuansa politik dan lebih dominan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Realitas yang terjadi bahwa desa hasil pemekaran belum mampu mengoptimalkan perannya di dalam tertib administrasi clan pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan potensi desa. Permasalahan tersebut pada akhimya menimbulkan ketergantungan pada desa-desa induk dalam setiap penyelesaian permasalahan di desa-desa pemekaran. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan desa menjadi problem yang terus berlanjut hingga saat ini Selain itu pembentukan desa yang baru juga menimbulkan berbagai masalah administrasi desa, dimana masih terdapat desa-desa yang tidak memahami secara benar sistem-sistem administrasi desa serta pemanfaatan biaya pembangunan sehingga tidak jarang desa-desa hasil pemekaran belum clapat berkembang dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.