PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN MELAWI - E/2072151135 - 2017, Atnita (JPMIS)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kinerja pengawasan Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap tata Pemerintahan yang baik (Good Governanceâ€). Faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain adalah berbagai isu yang terkait dengan tata pemerintahan (governance) seperti; faktor-faktor yang mendorong penggunaan sumber daya pubik yang efisien serta persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan masyarakat). Adapun faktor pendukung dalam pengawasan DPRD Kabupaten Melawi adalah dalam hal kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor penghambat adalah adanya ketidak mampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan anggota tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari ketua untuk menumbuhkan kerjasama antara anggotaÂ  supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan. Â Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektivitas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, akuntabilitas DPRD Kabupaten Melawi terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai pengawasan maupun fungsi regulator konflik.