IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI DAN BESARNYA SEWA BANGUNAN DAN ATAU TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU - E/2072141064 - 2016, Hasma Susilawaty (JPMIS)
Penyewaan tanah adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendayagunakan barang milik daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tesis ini meendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Bupati Kapuas Hulu yang menetapkan tentang penyewaan bangunan dan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum kebijakan penyewaan tersebut di dalamnya memuat luas tanah yang disewakan, nama-nama penyewa serta besaran sewa yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah. Melalui metode Â deskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar unit kerja pengelola barang milik daerah selaku implementor dalam kebijakan ini belum terjalin dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pelaksana. Aspek lain yang masih perlu diperhatikan adalah kemampuan sumber daya manusia yang relatif masih kurang, sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga mempengaruhi belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004.