IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MELAWI - E/2072151093 - 2017, Dona Hutabarat (JPMIS)
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada potensi objek wisata Kabupaten Melawi yang terletak di Kabupaten Melawi belum dikelola atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan obyek wisata di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat dari transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dilaksanakan.Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata masih terbatas, baik dilihat dari ketercukupan tenaga pelaksana, ketersediaan informasi yang masih minim, kewenangan yang masih terbatas maupun ketersediaan fasilitas. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata alam dan sejarah di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi komunikasi yang akurat, kejalasan komunikasi, Konsistensi terhadap perintah,Â  Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.