IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN OPERATOR DATA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK - E/2071151018 - 2017, Ika Yurni Puspitasari (JPMIS)
Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah pelayanan di bidang Administrasi Kepegawaian.  Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi  Kebijakan  Pelayanan Operator Data Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. Kondisi pelayanan kepegawaian selama ini citranya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, syarat dengan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini berdampak dengan terganggunya implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kota Pontianak diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara. Agar terciptanya keseragaman bentuk dan langkah di bidang pelayanan umurn oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana pelayanan umum. Pelayanan publik tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kepegawaian, kepangkatan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor  Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak merupakan penyelenggara pelayanan umum.