REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF DARI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2014 - E/2092151011 - 2017, Fransiskus Jonny (JPMIS)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Kota Pontianak.  Analisis penelitian menggunakan teori Davis  yang menilai motif partisipasi melalui aspek : sukarela, imbalan, tekanan, sukarela karena pengaruh pemerintah, sesuai keinginan pemerintah, partisipasi karena tekanan dan sanksi dari pemerintah, inisiatif antara masyarakat dan pemerintah, penghargaan dan partisipasi sanksi inisiatif. Melalui penelitian deskriptif (descriptive research) dan metode penelitian kualitatif., hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih  dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di kota Pontianak dari Pemilukada sebelumnya.  Berdasarkan kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi turunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil  Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di Kota Pontianak diantaranya : ketidakpercayaan, kebingungan, tidak ada calon favorit, bentuk protes atas pelaksanaan pemilu yang tidak adil, administrasi kependudukan yang kurang memadai (tidak ada undangan dan kartu pemilih, tidak terdaftar sebagai pemilih),  serta tidak ada imbalan. Untuk memberikan solusi terhadap persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun tahun 2012 di Kota pontianak, berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan berbagai upaya yaitu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif tentang pemilu, pendidikan politik kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perubahan atau perbaikan pada masyarakat secara umum, memberikan penjelasan dan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai rekam jejak para kandidat, dan menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.