IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU - E2072161022, Theodora Febrianty (JPMIS)
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisi implementasi layanan sosialisasi Peraturan pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pendaftaran kependudukan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pada pembuatan Akta Kelahiran. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengorganisasian hakekatnya sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan akta, kelahiran dalam proses kebijakan administrsi kependudukan di Kabupaten Sanggau sangat membantu dalam merealisasikan program Pendaftaran Kependudukan khususnya Pembuatan Akta Kelahiran oleh aparatur di Kabupaten Sanggau. Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan sebagai salah satu bagian dari aspek administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan aparat pelaksana dapat mensosialisasikan pesan-pesan yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan registrasi penduduk melalui berbagai saluran yang tersedia. Interpretasi dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sanggau pada dasarnya telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk. Salah satu kegiatan yang paling kerap dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum dimana masalah pendaftaran penduduk menjadi salah satu materi di dalamnya. Aplikasi mekanisme/prosedur pembuatan Akta Kelahiran ditegaskan oleh Lurah bahwa, sebenarnya untuk melakukan pelaporan dari penduduk tidak ada hambatan atau kesulitan. Namur demikian masih terdapat penduduk yang belum melaporkan hal-hal yang terkait dengan perubahan status kependudukannya disamping masih lemahnya sanksi hukum bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran.