PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2) HURUF d PERDA NOMOR 03 TAHUN 2004 JO PERDA NOMOR 01 TAHUN 2010 DI PONTIANAK TENGGARA - - A11110085, HENY SETIOWATI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2014)
Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yangÂ  melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf d Perda Nomor 03 Tahun 2004 Jo Perda Nomor 01 Tahun 2010 Di Pontianak Tenggara. Mengingat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada siang hari dan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan lingkungan, maka pemerintah dalam hal ini Walikota Kota Pontianak menetapkan Perwa Nomor 06 Tahun 2006, tentang jadwal pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah. Agar lebih jelas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : â€œMengapa penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yangÂ  melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf d Perda Nomor 03 Tahun 2004 jo Perda Nomor 01 Tahun 2010 di Pontianak Tenggara belum dilaksanakan sebagaimana mestinya ?â€. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1) ingin mengetahui data tentang masyarakat yang membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan oleh Perwa. 2) ingin menemukan dan menganalisis faktor belum diterapkan ketentuan pasal 5 ayat 2 (d) Perda Nomor 03 Tahun 2004 kepada masyarakat. 3) ingin menemukan dan menganalisis apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sosial legal, yang dimaksud dengan metode sosial legal ialah berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat. Sedangkan mendapatkan data-data dengan cara memaparkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mengutamakan aspek pelaksanaan hukum dan manusianya. Setelah dilakukan proses analisis data menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) data yang di dapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa pelanggaran yang terj