STUDI KOMPARATIF WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA - - A01112074, M. IKHSAN (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2016)
Skripsi ini berjudul â€œSTUDI KOMPERATIF WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAâ€ Masalah yang diteliti â€œBagaimana Perbandingan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?â€ Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal, yaitu suatu penelitian Hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder dan tersier. Wasiat dalam hukum Islam mempunyai rukun dan syarat yang melekat pada rukun tersebut, yakni adanya musyi, mshalahu, mushabihi serta shighat. Wasiat dibatasi 1/3 harta danÂ  bisa batal. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syaratnya adalah ada pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, serta redaksi wasiat. Bentuk wasiat yaitu openbaar testament, olografis testament, dan wasiat tertutup. Isi surat wasiat bisa berupa erftelling dan legaat. Terdapat juga persamaan wasiat antara hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dilakukan setelah meninggal dunia, batasan wasiat yang sama-sama tidak boleh merugikan ahli waris namun dalam ketentuan yang berbeda (yakni 1/3 dan legitime portie) serta batalnya wasiat. Sedangkan perbedaannya terletak pada rukun dan syarat wasiat. Bentuk wasiat yang dalam hukum Islam dilakukan secara lisan dan tertulis, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa akta dihadapan Notaris. Perbedaan yang sangat menonjol terletak pada isi wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dikenal dalam Hukum Islam. Akibat hukumnya adalah berkaitan erat dengan penerimaan wasiat apakah seseorang yang menerima wasiat berhak memiliki harta tersebut atau tidak (dibatalkan wasiatnya). Pelaksanaan wasiat dalam hukum Islam yang berupa harta peninnggalan pada dasarnya dilakukan oleh pewasiat dan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berbentuk akta. Status hukum harta peninggalan yang telah diwasiatkan akan menjadi sah apabila pemberi dan penerima wasiat telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan pelaksanaan wasiat dilakukan oleh pewasiat dan penerima wasiat dan baru bisa terlaksana apabila unsurnya telah terpenuhi. Status hukum harta peninggalan jadi sah apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Keyword : Wasiat, Perbandingan, Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata