TANGGUNG JAWAB PEMILIK DN SHOP ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PAKAIAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK - - A1012131116, AKBAR BIMA MANGGARA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertera pada pasal 1320 KUHPerdata, ayat satu sampai empat, tentang bagaimana sahnya suatu perjanjian, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan lewat dunia maya. Dulu pada dasarnya jual beli dilakukan secara konvensional bertatap muka, namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi terciptalah yang namanya E-commerce yaitu transaksi jual beli melalui internet. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana mengatur tentang transaksi elektronik. Namun pada umumnya banyak masyarakat awam yang tidak tahu bagaiman cara bertransaksi secara elektronik yang baik dan benar, yaitu melakukan jual beli melalui internet yang mana sering terjadi kesalahan, kekeliruan, maupun penipuan terhadap pembeli (konsumen) yang dapat menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak. Akibat dari ketidaktahuan itu konsumen sering menjadi orang yang dirugikan karena berada di posisi yang lemah, untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap konsumen guna memperjuangkan hak-haknya dan melaksanakan kewajibanya juga sebagai pembeli. Hal ini di atur pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun kenyataannya penjual belum bertanggung jawab atas keterlambatan pemesanan pakaian jadi yang dibeli secara online. Bahwa faktor penyebab dalam terjadinya keterlambatan pengiriman barang yang dipesan antara lain seperti keadaan cuaca, kesalahan teknis maupun sebab lain yang berpengaruh pada pengiriman sehingga terjadi keterlambatan. Dari keterlambatan yang terjadi bahwa  akibat hukum bagi pihak penjual yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan pemesanan pakaian jadi yang dipesan secara online adalah tidak ada sanksi yang tegas dan jelas  bagi pihak penjual yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan pemesanan pakaian jadi yang dibeli secara online. Berdasarkan  dari permasalahan keterlambatan pengiriman pakaian jadi yang dibeli secara online ini bukan berarti tidak ada upaya apa-apa, Bahwa upaya yang dilakukan responden ialah berusaha melakukan tindakan komplain terhadap penjual atas keterlambatan yang terjadi dengan menanyakan/menghubungi penjual kenapa sampai terlambat. Dan  upaya penyelesaian  yang dilakukan pembeli terhadap penjual yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan pemesanan pakaian jadi yang dibeli secara online hanya bisa diam saja tanpa berbuat apa-apa, membatalkan pesanan atau meminta ganti rugi senilai pesanan dari barang.   Kata kunci : (E-commerce,keterlambatan pengiriman,perlindungan konsumen)