TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 8/PDT/2016/PT.PTK - - A1012131026, ISWILARTO IPNU PRABOWO (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Penelitian ini dilakukan pada dasarnya mengkaji hal yang mendasari terjadinya sengketa tanah, prosedur penyelesaiannya dan sistem hukum yang secara operasional berlaku pada masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya terjadi disebabkan pada adanya batas-batas tanah yang belum jelas, sertifikat ganda, sertifikat yang kurang sah, masyarakat yang hanya berpatok pada jenis tanaman yang dibuat sebagai batas tanah sehingga terkadang menimbulkan adanya kesalahpahaman ketika tanah tersebut sudah menghasilkan atau bernilai ekonomi serta permasalahan lainnya. Sengketa tanah yang terjadi telah menunjukan adanya kemajemukan hukum yang secara operasional terjadi dalam penyelesaiannya yakni dengan adanya tiga tahapan penyelesaian sengketa tanah tersebut diantaranya kekeluargaan, musyawarah adat dan pengadilan. Dari ketiga tahapan penyelesaian sengketa tersebut, tahapan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah adat sangat berperan penting, tentunya dengan menggunakan mediasi. Beberapa kasus yang terjadi awalnya menyebabkan beberapa pihak menjadi renggang namun ada juga masyarakat yang makin akrab karena terjadinya penyelesaian yang sama-sama tidak merugikan dan adanya sikap mengalah dari pihak lain demi tercapainya sebuah penyelesaian ditingkat lokal. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang amat sulit penyelesaiannya, karena ada selisih hak antara dua pihak atau lebih di sana. Dalam menyelesaikan sengketa tanah, pihak penegak hukum harus seksama meneliti berkas pihak masing-masing, karena dalam sengketa tanah, potensi terjadi perselisihan yang berujung pada kekerasan begitu besar. Pengertian Sengketa Tanah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, adalah perbedaan pendapat mengenai : a. keabsahan suatu hak; b. pemberian hak atas tanah; c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional; Penyelesaian Sengketa Tanah setidaknya ada dua jalur, yakni jalur non-litigasi, melalui mediasi atau negosiasi. Kedua, melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Masing-masing jalur penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun biasanya, jalur litigasi ditempuh setelah negosiasi atau mediasi gagal. Banyak kalangan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui negosiasi dan mediasi adalah cara terbaik karena bertujuan memberikan win-win solution bagi para pihak. Selain itu, jalur mediasi atau negosiasi ini lebih sedikit menghabiskan biaya, karena prosesnya pun jauh lebih singkat dibandingkan melalui jalur pengadilan (gugatan perdata atau gugatan tata usaha negara). Jika menempuh jalur mediasi, tata caranya dapat mengacu ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di Badan Pertanahan Nasional.     Sedangkan jika melalui jalur pengadilan maka tentu mengikuti hukum acara perdata. Sebagaimana diatur dalam hukum acaranya, Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan lima alat bukti yang sah yaitu a) Surat; b) Saksi; c) Persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah. Sehingga dalam menghadapi atau melakukan gugatan perdata maka alat bukti yang diutamakan adalah surat. Siapapun yang bisa menunjukkan sahih-nya surat atau alas hak kepemilikan atas tanah di persidangan maka dialah yang seharusnya paling berhak menjadi pemiliknya.Hal ini juga sesuai dengan regulasi di bidang pertanahan, yakni Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan Tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah.Selain itu, perlu dipersiapkan juga saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah, dari orang-orang sekitar maupun pihak Badan Pertanahan Nasional. Sehingga kesesuaian antara bukti surat (sertifikat) dan keterangan dari saksi-saksi akan menguatkan dasar kepemilikan kita, yang tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini   Kata Kunci : Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah, Putusan PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 8/PDT/2016/TP.PTK