TANGGUNG JAWAB PETUGAS PARKIR TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAS KERUSAKAN KENDARAAN DI LOKASI PERPARKIRAN JALAN DIPONEGORO DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN - - A11109024, EKO RIZKY TRISNANTO (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan, sebagai contoh pada  daerah pusat bisnis. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Parkir merupakan bagian penting dalam menejemen lalu lintas dalam hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir dikawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan lahan parkir. Meningkatnya jumlah pengguna atau pemakai kendaraan bermotor roda empat juga menimbulkan masalah baru, yaitu tempat parkir yang disediakan cenderung tidak memadai  sehingga harus berdesak-desakan. Hal ini dapat menimbulkan resiko atau cacatnya body kendaraan akibat terhimpit kendaraan lain pada lokasi parkir dan apakah Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Telah Mendapatkan Ganti Rugi Dari Petugas Parkir Akibat Kerusakan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Diparkir di Lokasi Perparkiran dan tanggung jawab petugas parkir terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang berada di bawah pengawasannya dan akibat hukum yang timbul jika petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang berada dalam pengawasannya. Agar supaya tidak terjadi akibat-akibat yang mungkin timbul dalam memarkir kendaraan bermotor  roda empat, maka petugas parkir dalam mengarahkan kendaraan yang diparkir dapat memperhatikan jarak antara kendaraan yang satu dengan lainnya, disamping mengarakan kendaraan bermotor roda empat  yang diparkir pada tempat yang layak untuk menghindari tumbangnya kendaraan roda dua yang diparkir, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik. Agar supaya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban petugas parkir dengan pemilik kendaraan bermotor roda empat, maka atas prestasi yang telah diberikan pemilik kendaraan bermotor berupa pembayaran uang parkir,  maka petugas parkir wajib menanggung akibat yang terjadi baik berupa kerusakan maupun atas kehilangan kendaraan bermotor yang diparkirnya, sehingga tidak ada alasan jumlah uang parkir terlalu kecil pada resiko yang ditanggung. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan, sebagai contoh pada  daerah pusat bisnis. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Parkir merupakan bagian penting dalam menejemen lalu lintas dalam hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir dikawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan lahan parkir. Meningkatnya jumlah pengguna atau pemakai kendaraan bermotor roda empat juga menimbulkan masalah baru, yaitu tempat parkir yang disediakan cenderung tidak memadai  sehingga harus berdesak-desakan. Hal ini dapat menimbulkan resiko atau cacatnya body kendaraan akibat terhimpit kendaraan lain pada lokasi parkir. Oleh karenanya, diperlukan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir. Pada saat sekarang, pengelola parkir umum belum menimbulkan  kewajibannya secara maksimal dalam menjaga kerusakan kendaraan bermotor. Sedangkan pemilik kendaraan sebagai pihak pengguna jasa perparkiran tetap membayar iuran parkir yang sudah ditetapkan. Jasa timbal balik atas kenyamanan dan keamanan bagi pemilik kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan jasa parkir belum dijamin. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan body kendaraan bermotor roda empat akibat kelalaian petugas parkir, maka belum ada tanggung jawab yang jelas pihak pengelola kepada pengguna jasa parkir, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kewajiban dan hak yang didapat pengguna jasa parkir. Atas kerugian yang timbul terhadap pengguna jasa parkir yang berada di bawah pengawasan petugas parkir, dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Karena petugas parkir berada di bawah pengawasan pengelola perparkiran yang ada. Di samping itu, karena kerugian yang timbul akibat kelalaian petugas parkir kerusakan maupun kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Di Kota Pontianak khususnya lokasi perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan, pengguna jasa parkir sangat banyak, sehingga sangat diperlukan petugas yang handal untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kendaraan bermotor yang diparkir. Tingginya tingkat penggunaan jasa parkir saat sekarang menyebabkan banyak kendaraan bermotor roda empat yang diparkir mengalami kerusakan akibat mobilnya terserempet kendaraan lainnya pada waktu parkir tersebut tidak serta merta menjadi tanggung jawab petugas parkir yang ada. Hal ini akan berdampak suatu kerugian bagi pengguna jasa parkir. Berdasarkan hasil penelitian awal penulis lakukan di lokasi perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan yang menyelenggarakan jasa parkir, bahwa sering terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor roda empat akibat terserempet karena kelalaian petugas parkir tidak secara langsung membebankan petugas parkir untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang terjadi. Karena pada umumnya kerugian-kerugian yang timbul akibat kelalaian petugas parkir tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dalam karcis parkir tidak diatur secara tegas sehingga pemilik kendaraan bermotor roda empat yang mengalami kerusakan body sulit mengajukan tuntutan Keyword : Transportasi, Parkir dan Jasa