PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN JALAN DI KOTA PONTIANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. - - A11109146, SAPRANI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2013)
Skripsi ini berjudul: Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Jalan Di Kota Pontianak Dihubungkan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan/pengembangan jalan di Kota Pontianak dihubungkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu meneliti dan menganalisis dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang didapat secara nyata saat penelitian dilakukan. Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dan bahkan setelah ada Komplain dari masyarakat pemilik tanah yang menyelesaikannya bukan Pengguna Jasa melainkan Penyedia Jasa, pada hal seharusnya Penyedia Jasa yang berkewajiban menyelesaikannya dan biayanyapun dibebankan dalam kontrak. Faktor yang menyebabkan Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Jalan Di Kota Pontianak belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu karena pemerintah Kota Pontianak tidak menganggarkan dana untuk pembebasan tanah (ganti rugi) yang dikarenakan bentuk pekerjaannya berupa peningkatan jalan bukan pembangunan jalan baru, untuk penyerapan dana tahun anggaran berjalan yang jangka waktunya hampir selesai, dan untuk merealisasikan kegiatan demi menunjang aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Jalan Di Kota Pontianak yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah dengan memasukan pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pembebasan/ganti rugi) dalam nilai kontrak, melakukan perbaikan/addendum kontrak dengan mengurangi volume pekerjaan, menambah jangka waktu kontrak agar penyerapan biaya tahun berjalan dalam terealisasi. Keywords : Pembangunan/Pengembangan, Jalan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum