DAMPAK AGREGASI KEPENTINGAN POLITIK TERHADAP KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF PASCA PEMILU 2009 DI KABUPATEN MERAUKE PROPINSI PAPUA - Kundumuya, Antonius (JURNAL POLITICO, 2013)
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah, (1) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. (2) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. (3) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis agregasi kepentingan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kabupaten untuk dijadikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian dalam mendeskripsikan dan menganalisis agregasi kepentingan politik baik agregasi kepentingan politik partai, elit dan pemodal yang menjadi dampak agregasi kepentingan politik konstituen atau masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua sebagai lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pengamatan terhadap perilaku setiap orang dalam lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dalam pengamatan lain juga merupakan metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan, interpretatif, dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif bekerja dalam setiap seting alamiah yang berupaya untuk memahami, memberikan tafsiran pada setiap fenomena yang diamati. Penelitian dilakukan di Kantor Dewan Perwalkilan Daerah Kabupaten Merauke pada bulan Mei 2011. Pengumpulan data penelitian untuk lebih fraktis dan strategi diperoleh beberapa alat ukur disiapkan dalam rangka mendalami permasalahan penelitian. Alat ukur tersebut seperti pengamatan atau survey awal, diskusi, atau studi kepustakaan sebelum penelitian dilakukan. Setelah permasalahan didalami, ujian proposal, pembuatan daftar pertanyaan wawancara dan surat izin penelitian. Apabila semuanya tersedia maka data primer dan data sekunder akan dengan mudah diperoleh. Data primer berhubungan dengan data wawancara dan data sekunder berhubungan dengan data jurnal, laporan kantor/dinas/badan dan buku-buku sebagai pelengkap pendalaman persoalan yang hendak diteliti. Dalam penelitian teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan, adalah: 1) reduksi data (data reduction); 2) paparan data (data display) dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawn/verification).Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu (1) Dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dapat terlaksana dengan tidak baik. Hal ini disebabkan karena dominannya agregasi kepentingan politik elit pemerintah dan politik yang membuat desain politik perencanaan dan politik uang dalam pembahasan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah di lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua (2) Dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dapat terlaksana dengan baik dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Hal ini terjadi karena dominannya politik uang untuk mendapat dukungan partai, elit politik dan pemodal sehinggaloyalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua lebih loyal terhadap partai politik, elit politik dan pemodal untuk mempertahankan dan menjalankan kekuasaannya pada pemilihan umum berikutnya.Kata Kunci : Konsep Agregasi Kepentingan, Konsep Politik, Konsep Kinerja, Konsep Lembaga Legislatif, Konsep Pemilihan