KESIAPAN PEMEKARAN “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT - Astika Ummy Athahirah; Rossy Lambelanova (Sosiohumaniora, 2019)
Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai. Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya faktor sosial, ekonomi dan politik sedangkan faktor budaya dan sejarah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”.