"Revolusi Mental" Birokrasi Di Indonesia : Good Governance - Sukma Umbara Tirta Firdaus; Hasbullah Hasbullah (PUBLIC CORNER, 2019)
Kompleksitas kebutuhan masyarakat seiring perkembangan jaman yang ditandai dengan globalisasi, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hal tersebut membutuhkan profesionalisme birokrasi pemerintah, terutama pemupukan karakter aparatur pemerintahan dalam menangani berbagai macam kebutuhan masyarakat, tentunya tidaklah mudah dalam menjalanknnya. Akan tetapi, kelembagaan birokrasi pemerintah harus menjadi power center of publik, sehingga tidak akan membingungkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Menuurut teori liberal, birokrasi pemerintahan itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mempuyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. “Revolusi Mental” bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas (jujur, terpercaya dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja (daya saing, inovatif dan produktif) serta bergotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi kepada kemaslahatan). Karena itu aparatur pemerintahan harus berkomitmen untuk mewujudkan good governance dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.