PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDESA) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PULAU MAJANG KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU - ., RIDUWAN B1031141012 (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2018)
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Otonomi daerah dapat dimulai dari pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam peningkatan pembangunan fisik di Desa Pulau Majang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu serta Menganalisis faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa). Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Descriptive Research). Data diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Variabel dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan dalam pembangunan fisik, tahap pelaksanaan pembangunan fisik, tahap pertanggung jawaban atas pembangunan fisik yang dilakukan serta belanja atas pembangunan fisik.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat berpendapat bahwa pada tahapan perencanaan pembangunan fisik, pelaksanaan pembangunan fisik dan tahapan pertanggungjawaban untuk setiap pembangunan fisik serta belanja untuk pembangunan fisik keseluruhannya terbilang cukup baik atau cukup setuju walaupun masih terdapat kekurangan seperti tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan serta kurangnya dokumentasi yang tersedia namun pemerintah desa Pulau Majang sejauh ini sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Pulau Majang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, pembangunan fisik, APBDesa DAFTAR PUSTAKAAhmadi, A. (2001) Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di era revormasi. Bandung: AlfabetaArikunto & Suharsimi. (1993). Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaBasri, Z.Y., Subri., & Mulyadi. (2006). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo PersadaBintarto, R. (1983). Interaksi Desa – Kota. Yogyakarta: Ghalia IndonesiaFistarisma. ( 2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.(Skripsi) Universitas Halu Oleo Kendari. Indonesia.Ghozali, I. (2011) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas DiponegoroHafid, R. (2016). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Dea Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (Skripsi) Universitas Hasanudin Makasar, Indonesia.Husein, U. (2005). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaIndriantoro, N. dan Supomo, B.(2009) Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE YogyakartaKartasasmita. (2001). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDESINDO.Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.Mardona, E.(2016). Studi Pengelolaan Keuangan desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Ejornal Ilmu Pemerintahan.vol. 4(3), 1069 – 1080.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Kemendagri Republik Indonesia.Muljana, B. S. (2001) Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita v. Jakarta: UI-PressMunandar, M. (2001). Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFENafarin, M. (2000). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Selemba EmpatNanang & Fattah., . (2004). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.77pNdraha, T. (1984), Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT. Bina AksaraPemerintah Republik Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (1979). Undang – undang Nomor.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (1999). Undang – undang  Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (2004). Undang – undang  No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia__________________________. (2014). Undang – undang  Nomor.16 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia____________________________________(2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri Republik Indonesia.Puspitasari, M. D. (2016).  Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan ( Studi Kasus di Desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul) (Skripsi) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Indonesia.Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, vo. 2 (2) Sanusi,W.(2011) Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sujarto., & Djoko. (1986). Perencanaan Kota. Bandung: Penerbit ITBSulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ( Skrispi). Universitas Halu Oleo. Indonesia.Sunarto & Riduwan (2009). Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.Suparno, A.W. (2001) Pembangunan Desa. Jakarta: Erlangga.Todaro, M.P. (1998) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: ErlanggaUlum, I. (2008). Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press.Wardana, I. (2016) Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dea (studi Kasus pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang). (Skripsi) Universitas Negeri Semarang. IndonesiaWasistiono, S. (2007). Memahami Asas Tugas Pembantuan. Indonesia: Fokus MediaWelsch, H., & Gordon. (2000). Anggaran Perencanaan dan pengendalian. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Jakarta: Selemba Empat.Wijaya, T. (2009) Analisis Multivariat. Yogyakarta: Universitas Atma jayaWidjaja, H.(2004). Pemerintah Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.