Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang - B41112015, Lea Delfia Dayank Tarigas (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2019)
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akuntansi perpajakan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang. Data diperoleh dari observasi dan interview. Temuan dari penelitian ini adalah mengenai perhitungan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan PPN yang dilakukan telah sesuai dengan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hasil analisis mengenai pencatatan pajak penghasilan (pasal 21, 22, 23 dan PPN) yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi yang lazim berlaku. Hasil analisis mengenai pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23) dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang lazim berlaku. Kata kunci :  akuntansi perpajakan, pajak penghasilan, PPN  DAFTAR PUSTAKA Agoes, Soekrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). Akuntansi Perpajakan, edisi ketiga. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.Djuanda, G. & Lubis, I. (2006). Pelaporan Pajak Penghasilan, edisi revisi. Penebit : Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Febriyanti, Irna. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta.Gunadi. (2009). Akuntansi Pajak, edisi revisi, cetakan pertama, Penerbit : Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta.Harnanto. (2013). Akuntansi Perpajakan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Mapanawang, Sondakh, Pusung. (2016). Evaluasi Penerapan Pencatatan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi revisi, cetakan keduapuluh. Penerbit : Andi, YogyakartaMuljono, Djoko. (2010). Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Penerbit : Andi, Yogyakarta.Najiyullah, Ahmad. (2010). Analisis Penghitungan, Pemotongan, Penyetoraan dan Pelaporan wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta.Nuraeni. (2016). Analisis Implementasi Akuntasi Perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Skripsi Universitas Hassanudin, MakassarPurwono, Hery. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Penerbit Erlangga, Jakarta.Resmi, Siti. (2017). Perpajakan. edisi Kesepuluh. Penerbit : Salemba Empat, JakartaSetiawan, Setu dan Eny Suprapti. (2012). Perpajakan, edisi pertama, Bayu Media UMM Press, Malang.Simanjuntak, Romi Christianto. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis. Proposal Politeknik Negeri, BatamSupramono dan Damayanti, T.W. (2014). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi.Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: PT. Cipta Bina Parama. 2008.Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Cipta Bina Parama. 2008.Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Departemen Keuangan RI