ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SEKADAU - admin, MARTINUS RUDI B41111073 (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2016)
Negara Indonesia dalam rangka kemandiriannya berupaya meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber di mana salah satunya adalah pendapatan dari pajak, baik pajak nasional maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2011 dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa pungutan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) akan dikelola oleh daerah. Di dalam prakteknya pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada di provinsi/kota sering terjadi tidak semestinya karena masih terjadi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk meneliti bagaimana penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, yang dinilai berdasarkan analisis Struktur Organisasi, Flowchart, dan Internal Control Questionaire (ICQ) menunjukkan bahwa SOP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau telah baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sekadau menunjukkan hal baik yang dinilai berdasarkan analisis Struktur Organisasi, Flowchart dan Internal Control Questionaire (ICQ). Kata kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP), Pajak Bumi dan Bangunan,                            Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.