PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL - ERA HENDRA BISMI, S.Sos A.2021131051, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of structural appointments in the province of West Kalimantan based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions. From the research we concluded that: The process of appointment of civil servants in the implementation of structural positions in Government of West Kalimantan province have generally been implemented in accordance with applicable regulations. However, when considering the competence official who possess it still does not meet the work requirements as set forth in jabatan.Penilaian analysis of performance such as quality of service, responsiveness, responsibility and accountability in general although there is an increase in performance, but has not been fully able to meet the expectations of a person to be considered in the appropriate positions. There has been no standard procedure in providing services and lack of discipline of civil servants still part barrier performance improvement. Another thing that also needs to get attention is the level of responsiveness in describing the services to the community at umumnya.Faktor affecting the implementation of the removal of structural officials in the province of West Kalimantan Based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions that the arrangement of structural positions within the government of West Kalimantan Province, using two methods, namely internal factors and internal factors. Internal factors namely Human Resource Quality in Procurement and Placement Team Position and orientation and bureaucracy. While external factors namely lack of supervision of the Society and Mass Media and Politics placement Public apparatus. Structuring recommendations structural positions in the provincial government of West Kalimantan Province should consistently use the merit system is substantially not only merely procedural. Then Baperjakat must be professional and proportionate in managing structural positions in the provincial government of West Kalimantan although under pressure, deposit and also special directives of the Governor and the Deputy Governor and the elites of other determinants. Therefore it is also necessary that the strictest controls internally tbaik the provincial government through the Provincial Inspectorate of2West Kalimantan and also the legislature (DPRD West Kalimantan) and supported as well as synergistic with the political infrastructure in Kalimantan Barat.Harus there is a strong commitment to implementing Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants In structural positions that are expected to be better as it will consider the realization of the work that has been carried out by civil servants in accordance with the workload that has been given to him. Society as one of the supporters of the creation of good governance need to raise awareness for a more critical and active role in monitoring or controlling processes.ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan provinsi kalimantan barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun apabila memperhatikan kompetensi pejabat yang mendudukinya masih belum memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dikemukakan dalam analisis jabatan.Penilaian kinerja seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas meskipun secara umum terdapat peningkatan kinerja namun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan layaknya seseorang untuk dipertimbangkan dalam jabatan. Belum terdapat prosedur standar dalam memberikan pelayanan dan kurang disiplinnya PNS masih merupakan bagian hambatan peningkatan kinerja. Hal lain yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tingkat responsivitas dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural bahwa pada Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dua metode, yakni Faktor Internal dan faktor Internal. Faktor Internal yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Tim Pengadaan dan Penempatan Jabatan dan Orientasi Birokras. Sedangkan faktor eksternal yakni Kurangnya pengawasan dari Masyarakat dan Media Massa dan Politik penempatan aparatur Publik. Rekomendasi Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat seharusnya konsisten menggunakan sistem merit secara substansial bukan hanyalah procedural semata. Kemudian Baperjakat harus professional dan proporsional dalam menata jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meskipun mendapat tekanan, titipan dan juga arahan khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta elite-elite penentu lainnya. Oleh sebab itu juga diperlukan kontrol yang keta tbaik secara internal Pemprov melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun juga lembaga legislatif (DPRD3Provinsi Kalimantan Barat) dan ditunjang serta sinergis dengan infrastruktur politik di Provinsi Kalimantan Barat.Harus ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sehingga diharapkan lebih baik karena akan mempertimbangkan realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PNS sesuai dengan beban kerja yang telah diberikan kepadanya. Masyarakat sebagai salah satu bagian pendukung terciptanya good governance perlu meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dan berperan aktif dalam proses pengawasan atau controlling .Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Pejabat, Struktural di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.