KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) - NPM. A2021161005, HAMSATUN, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRACT Legal assistance constitutes the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and equality guarantee before the law, as a means of recognition of human rights. Obtaining legal aid for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection, and the guarantee of equality before the law. This is in accordance with the concept of legal aid associated with the ideals of the welfare state. Legal aid to the poor is further reinforced by the issuance of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. In 2013-2014 West Kalimantan Provincial Secretariat provides financial assistance in a lawsuit filed by an advocate / legal counsel due to the Regulation of the Governor of West Kalimantan Number 5 of 2011 on Guidance and Procedures for the implementation of Legal Aid for Poor People in West Kalimantan. The issues that will be discussed in this research are as follows: How is the position of the Legal Aid providers of the implementation agreement of Legal Aid based on Law Number 16 Year 2011 regarding Legal Aid? And What is the responsibility of the Legal Aid for the loss of the Legal Aid beneficiaries in connection with the implementation of the agreement between the parties. The research method used in this research is the method of juridical and sociological approach. The juridical approach is the approach that uses the rules and legislation relating to the problem under study, whereas the sociological approach is the approach that uses primary data with secondary data support. Legal Aid Position on Implementation of Legal Aid Agreement Based on Law Number 16 Year 2011 About Legal Assistance, it is clear that it must be a legal aid organization or community organization and Realization of responsibility of legal aid institution is willing to bear all costs / losses experienced by legal aid recipients. The forms of such losses can be material damages such as money or inmaterial losses such as restoration of the original state and a ban to repeat it. The amount of compensation depends on the losses suffered by the legal aid recipient. Keywords: Legal Aid, Funds for the Poor and AdvocatesABSTRAK  Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Pada tahun 2013-2014 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan dana dalam perkara prodeo yang diajukan advokat/penasehat hukum dikarenakan adanya Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Prosedur tetap pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu di Kalimantan Barat.Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan pemberi Bantuan Hukum atas perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ? Dan Bagaimanakah tanggung jawab pemberi Bantuan Hukum atas kerugian penerima Bantuan Hukum sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Atas Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sudah jelas bahwa haruslah sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan Wujud realisasi tanggung jawab lembaga bantuan hukum adalah bersedia menanggung seluruh biaya-biaya/kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil seperti uang maupun kerugian inmateriil seperti pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulanginya. Besarnya ganti rugi tersebut tergantung kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum.  Kata Kunci : Bantuan Hukum, Dana untuk Masyarakat miskin dan Advokat