ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERKEBUNAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA - ALI PERTOKO,SH. A.2021131022, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the problem-Sociological Analysis of the Juridical Authority Against Civil Servant Investigators Plantation And Civil Servant Investigators Environment In Case of Burning plantation in Kubu Raya. One of solution offered in this paper is : to find out the foundation of law to be proposed as prosecution reason for criminal matter leading to pollution and degradation the gradation of life environment. Once the reason of law prosecution known, it should be then known which PPNS to have the authority in making the investigation for those criminal matter. The solution is to apply the Law No. 32/2009 regarding Management of Life Environment, thus the authorizing PPNS for investigation should be PPNS of Live Environment. This research is based on normative juridical research supported by library research, primary data, secondary and tertiary data. The result of research indicates that the similarity of attitudes and characteristics of criminal mater mentioned above than more toward the problem of life environment, thus there should be the certainity in prosecution basis application for the criminal matters. This certainity will be to realize the law enforcement and authority of the investigators. Because as consequence, if PPNS in fact those not have the authority to make the investigation for criminal matter of life environment, all set of investigation activities and all investigation Official news issued, will become invalid. It is also suggested; in presence of claim between PPNS of estate and PPNS of life Environment for authority of investigation, police can take the role to decide which PPNS is to act as investigator, and if one of the PPNS is not satisfied whit the decision, then Police investigator can be reached through constitution of Court in basis of claim for authority conflict between government institutions.Keywords:. Against Juridical-Sociological Analysis, Combustion Case plantationABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu solusi2yang dikemukan dalam tulisan ini adalah; untuk menemukan dasar hukum apa yang akan diajukan sebagai dasar penuntutan atas tindak pidana yang berakibat pada rusak dan tercemarnya fungsi lingkungan hidup. Setelah diketahui dasar hukum pengajuan tuntutannya maka, diketahuilah PPNS mana yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak dimaksud. Salah satu solusinya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PPNS yang berwenang untuk menyidiknya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup. Penelitian ini didasarkan atas penelitian yuridis normatif ditambah dengan penelitian kepustakaan, dengan didukung oleh data primer, data sekunder dan data tertier.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan sifat dan karekteristik tindak pidana yang disebut diatas lebih mengarah ke persoalan lingkungan hidup, sehingga perlunya ketegasan penggunaan dasar tuntutan pada tindak pidana tersebut. Ketegasan ini adalah untuk mewujud suatu kepastian hukum dan kepastian kewenangan penyidik. Sebab konsekwensinya apabila sesorang PPNS ternyata tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud maka, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Penulisan tesis ini juga menyarankan agar; jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup atas kewenangan penyidikan maka, pihak Polri dapat mengambil peran untuk memutuskan PPNS mana yang bertindak sebagai penyidik, dan jika salah satu PPNS dimaksud tidak puas pada hasil keputusan Penyidik Polri maka dapat ditempuh jalur Mahkamah Konstitusi dengan dasar gugatan atas sengketa wewenang antar lembaga pemerintah.Kata Kunci:. Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap, Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan