IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (STUDI PADA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK) - NPM. A2021161066, BEATA MEL, SH. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam prakteknya, sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak kepada warga masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari lembaga Kecamatan Sompak untuk merealisasikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakatnya melalui PATEN. Adapun kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak, antara lain: peralatan komputerisasi yang masih sering bermasalah, kurangnya personil yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan sebagainya, serta luasnya wilayah dan lokasi yang jauh. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak adalah dengan cara: memperbaiki peralatan komputerisasi yang sering bermasalah dan mengajukan penambahan unit komputer guna memperlancar pelayanan administrasi kependudukan, menambah personil di Kantor Camat Sompak untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan agar implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bisa berjalan maksimal, dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan karena dengan memiliki Kartu Keluarga, e-KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, maka warga masyarakat mendapat perlindungan secara hukum dari negara dan sekaligus mensukseskan program Pemerintah. Kata Kunci:     Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kependudukan.  ABSTRACT This thesis discusses the implementation of Integrated Administration Service Policy of the Sub District based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-district on population administration services in Sompak Sub-district Landak Regency and efforts to overcome the obstacles in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-District on the service of population administration in Kecamatan Sompak Landak District. Through literature study using empirical law research method, it is concluded that in practice, the Integrated District Administration Service system on population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency to the community as mandated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 on General Guidelines of Integrated Administration Service The sub-district has not yet been implemented as a whole, but at least there have been efforts from Sompak Sub-district to realize population administration service to the people through PATEN. The obstacles in implementing the policy of Integrated Administration Service of Sub-district on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District, among others: computerized equipment that is still often problematic, lack of personnel providing population administration service, lack of awareness of citizens in administering documents of population administration and so on , as well as the vastness of distant areas and locations. The effort to overcome the obstacles in implementing the policy of Sub-district Administration Service on the population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency is by: repairing computerized equipment which often problematic and proposing the addition of computer unit to expedite the service of population administration, to increase personnel in Sompak District Office to give the administrative services of the population so that the implementation of the policy of the Integrated Administration Service of the Kecamatan can run maximally, and increase the awareness of the citizens to administer the population administration documents because by having the Family Card, e-ID card and/or other residence certificate, the citizens get legal protection from the state and at the same time succeed the Government program. Keywords: Policy Implementation, District Integrated Administration Service, Population Administration.