PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 JO UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. - M. AMIN, SH, A2021131019, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis focuses on labor inspection by the Department of Manpower and Transmigration, Local Government Kubu Raya On Enterprises industries based on Law No. 3 of 1951 jo Law No. 13 of 2003. From the study authors to use sociological methods of legal research is obtained conclusion: 1). that labor inspectors have conducted performance based on Standard Operating Procedures. Pelasaksanaaan on the labor inspection found several violations of the rules and regulations perudang employment include: many industrial companies that pay wages do not match and under the Minimum Wages District (UMK) Rp. 1.500.000, - and many workers who do not use a safety device in the works to keep safety as well as many industrial companies that were reported total work force does not correspond to the amount of labor sesungguhnya.selain, many companies do not report heavy equipment such as boilers, generator and transport equipment (forklift, loder, cran, eksvator, elevators) to the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya. 2). That the factors that led to the weakness of the labor inspection in industrial companies in the county highway in sebakan camp 2 (p), namely: policy factors of the district government stronghold highway law firms and cultural factors. 3). That the efforts made by the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya to improve the labor inspection at the company idustri is a) .Intensitas continuously improved labor inspection to industrial companies, because of the more intensive supervision kertenagakerjaan done, will be able to minimize occur violation towards regulation labor laws. b) .Melakukan training of candidates for employment as well2as perform pegawas proposed to the government stronghold district highway inspectors to carry adder relatively very little. c). Volume socialization or counseling to industrial companies regarding labor legislation is continuously improved, so that the owner or the awareness of corporate leaders really understand the significance and implications of labor protection laws and regulations of the company. d). Proposing an employee to serve as a Civil Servant Investigators (investigators) to conduct investigation and simultaneously pendindakan against companies that violate labor rules as long as it is not owned by a local government district highway stronghold. The suggestions are: 1). Accelerate the process of hiring an employee inspectors, so that employees pegawas employment relatively very sedikti can perform their tasks more efficiently and effectively due to increased labor inspectors resources. 2). Accelerate the span of control or infection to industrial companies that violations of labor laws and regulations of the invitation can be minimized.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan industri berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan telah melaksanakan kinerjanya berdasarkan Standard Operasional Prosedur. Atas pelasaksanaaan pengawasan ketenagakerjaan tersebut ditemukan beberapa pelanggaran terhadap aturan perudang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi : masih banyak perusahaan industri yang membayar Upah tidak sesuai dan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 1.500.000,- dan banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pengaman dalam bekerja untuk menjaga keselamatan serta banyak perusahaan-perusahaan industri yang yang melaporkan jumlah tenaga kerjanya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja sesungguhnya.selain itu, banyak perusahaan yang tidak melaporkan alat-alat berat seperti boiler, genzet dan alat angkut (forklip, loder, cran, eksvator, lift) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih lemahnya pengawasan ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan industri di kabupaten kubu raya di sebakan 2 (hal) yakni : faktor kebijakan dari pemerintah3daerah kabupaten kubu raya dan faktor budaya hukum perusahaan. 3). Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan pada perusahaan idustri adalah a).Intensitas pengawasan ketenagakerjaan terus ditingkatkan terhadap perusahaan-perusahaan industri, karena semakin intensif pengawasan kertenagakerjaan dilakukan, akan semakin dapat meminimalisir terjadi pelanggararan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. b).Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap calon pegawas ketenagakerjaan serta melakukan pengusulan kepada pemerintah daerah kabupaten kubu raya untuk melakukan penambah pengawas ketenagakerjaan yang relatif sangat sedikit. c). Volume sosialisasi atau penyuluhan terhadap perusahaan industri mengenai peraturan perundangan ketenagakerjaan secara terus menerus ditingkatkan, agar kesadaran pemilik atau pemimpin perusahaan benar-benar mengerti tentang arti penting perlindungan tenaga kerja serta implikasi peraturan perundang undangan terhadap perusahaan. d). Pengusulan pegawai untuk dijadikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan dan sekaligus pendindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan yang selama ini memang belum dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten kubu raya. Saran-saran adalah : 1). Mempercepat proses pengangkatan pegawai menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan, agar pegawai pegawas ketenagakerjaan yang relatif sangat sedikti dapat menjalankan tugas-tugasnya lebih efisien dan efektif karena bertambahnya sumber daya pegawai pengawas ketenagakerjaan. 2). Mempercepat rentang waktu pengawasan atau infeksi ke perusahaan-perusahaan industri agar pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perundangan udangan ketenagakerjaan dapat diminimalisir.