OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN - TOHOM HASIHOLAN, SH A.2021141083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the optimization of the duties and authority of the prosecutor in the field of public order and public tranquility under Article 30 Paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor in relation to the supervision of cult and the prevention of abuse and / or blasphemy (Study Kajaksaan Pontianak State) , The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis research we concluded that that in order to support the policy of law enforcement and justice both preventive and repressive, implement and or co-hosted order and public tranquility and security of national development and its results, the Attorney General has a role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy provided for in Article 30 paragraph (3) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Judicial Attorney Indonesia.Penyelenggaraan Intelligence function always lead to action, action or effort to support the successful operation of justice, in this case the settlement criminal acts that occur in society. Scope of Intelligence activities include intelligence investigations, security and raising to conduct crime prevention to support law enforcement both preventive and repressive in the field of ideology, economic, financial, social, cultural, defense and security, implement the cease-desist against certain persons and / or co-hosted public order and peace. Implementation of Judicial Attorney clan Intelligence role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy by forming Team Pakem (Supervision Faith In Public). Tim Pakem is an institution that accommodates oversight of kepercayaaan and religious stream in Indonesia and Tim Pakem in shape in the center and in the regions. In performing its duties, the role of Pakem team in carrying out oversight functions cult and the prevention of abuse and / or blasphemy implemented countermeasures pattern preventive measures, persuasive, rehabilitative and kuratif.Kepastian law on the prevention of abuse and / or blasphemy desecration blasphemy issue remains required as controlling public order within the framework of religious harmony. Law No. 1 / PNPS / 1965 it was originally a Presidential Decree issued in 1965 and then in 1969 was appointed into law by Act No. 5 of 1969. As mentioned in the General Elucidation of Law No.1 / PNPS / 1965 on items 3 and 4, one purpose of the issuance of the Act was that religious tranquility can be enjoyed by all people in all parts of Indonesia, and to protect the religious serenity of the defacement or insult. In other words, the law is published in order to preserve religious harmony, whether internal harmony and inter-religious beragama.Kendala-constraints faced by the State Attorney Pontianak in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemyinfluenced by factors or elements that influence, among other factors Legal, Law Enforcement factor, factor Means or facilities, community factors and cultural factors.Keywords: Optimization Duties, Powers Attorney, Field Order, Civil Order.ABSTRAKTesis ini membahas optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kajaksaan Negeri Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, Kejaksaan memiliki peran dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyakat. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Implementasi clan peran Intelijen Yustisial Kejaksaaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem merupakan lembaga yang mengakomodir fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia dan Tim Pakem di bentuk di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran Tim Pakem dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola penanggulangan tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif.Kepastian hukum terhadap pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penodaan masalah penodaan agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhinya, yaitu antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor kebudayaan.Kata Kunci: Optimalisasi Tugas, Wewenang Kejaksaan, Bidang