IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - GUSTI HIJRAH SYAHPUTRA, S.H.I NPM.A21212033, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendalakendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities.