PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH TERUTAMA BERUPA PEMENUHAN ATAS UPAH YANG LAYAK (Studi di Kabupaten Sanggau) - IWAN NOVIAR, S.ST. A 2021131011, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRAKMendapatkan pekerjaan dan Penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Di Indonesia, selain mendapatkan pekerjaan yang sangat sulit (angka pengangguran masih tinggi), permasalahan terkait upah yang layak juga mendapat sorotan serius. Upah yang diterima pekerja di Indonesia(khususnya di Kabupaten Sanggau) umumnya masih dibawah besaran upah minimum yang mana upah minimum tersebut hanya diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Belum lagi upah minimum yang telah ditetapkan tersebut masih dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak). Belum lagi jika berbicara upah lembur yang diterima pekerja yang tidak sesuai dengan perhitungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebutlah yang juga berpengaruh signifikan terhadap kasus perselisihan hubungan industrial yang ada. Ini menunjukkan banyaknya pelanggaran terkait ketentuan ketenagakerjaan (dibidang pengupahan). Untuk itulah dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang akan di jawab, pertama adalah bagaimana efektifitas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja terutama atas pemenuhan upah yang layak. Kedua adalah bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam optimalisasi pemenuhan hak pekerja terutama atas upah yang layak.2Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan tadi dimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih sangat minim atautidak optimal dalam pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas pemenuhan upah yang layak. Tidak optimalnya pemerintah daerah kabupaten sanggau dalam hal ini karena beberapa aspek, yaitu aspek personel, aspek pendanaan, dan aspek kelembagaan. Untuk itulah dalam saran atau rekomendasi penelitian ini terhadap permasalahan yang ada adalah membenahi ketiga aspek tersebut.Kata Kunci : Upah yang Layak, Efektifitas Peran Pemerintah Daerah, Efektifitas Pengawasan Ketenagakerjaan.